Jumlah pemilih dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bantul diprediksi bertambah dibanding pemilih dalam Pemilu 2019. Meski demikian, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) justru bakal dikurangi.
Pilkada DKI Jakarta yang harusnya digelar 2024 diusulkan dipercepat.
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 tidak akan menjabat secara penuh selama lima tahun. Hal ini mengacu aturan dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada.
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo menuturkan peraturan KPU merupakan turunan teknis dari Undang-undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu setiap pasal yang diatur dalam PKPU halus jelas dan tidak memiliki tafsir ganda.
Publik masih menunggu langkah politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul dalam Pilkada 2020. Sebagai partai peraih kursi terbanyak ketiga di DPRD Gunungkidul, PAN masih belum terlihat akan mencari bakal calon kepala daerah.
Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniwan, mengungkapkan Pilkada 2020 yang digelar secara serentak pada 23 September 2020 dinilai cukup ringan dan mudah ketimbang Pemilu 2019.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bantul berharap Suharsono dan Abdul Halim Muslih bisa kembali bersanding dalam Pilkada 2020 mendatang, karena keduanya masih memiliki program yang belum terselesaikan.
Angka Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020 mendatang ditargetkan melebihi target di tingkat nasional dan DIY.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dijagokan salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk maju sebagai bakal calon wali kota dalam Pilkada Surabaya 2020.
Suharsono kembali diusulkan oleh Gerindra untuk maju Pilkada Bantul 2020.
