Pernyataan Ketua DPC PDIP Solo yang juga Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tentang calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo ditanggapi datar oleh putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Joko Widodo menegaskan pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota tetap dilakukan secara langsung. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan langsung karena mekanisme pemilihan langsung merupakan cerminan kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantul selama pelaksanaan Pilkada Bantul 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menggandeng sejumlah lembaga pengawas kinerja ASN seperti Lembaga Ombudsman DIY dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mulai roadshow atau mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul. Bawaslu Bantul mewanti-wanti kepada setiap OPD dan jajaran di bawahnya untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung saat Pilkada Bantul 2020 mendatang.
Bawaslu Gunungkidul mulai menyosialiasikan rekrutmen anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020. Rencananya pendaftaran dibuka mulai 27 November hingga 3 Desember 2020.
Bareskrim Polri mengimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
DPP PDIP diperingatkan untuk tidak mengajukan nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo di Pilkada 2020.
Bupati Bantul Suharsono menyatakan dirinya bakal maju dalam Pilkada Bantul 2020 untuk kembali menjadi bupati di periode kedua. Ia bahkan mengklaim mengantongi banyak dukungan. Menurut dia, sudah ada empat orang yang ingin mendampinginya sebagai bakal calon wakil bupati.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengunci lima kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul pada Pilkada 2020 mendatang. Kelima nama tersebut sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIY dan DPP untuk mendapatkan rekomendasi.
Ratusan daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya kembali mengajukan pelarangan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah pada Peraturan KPU (PKPU) pada pemilihan kepala daerah 2020.
