Pengusaha asal Bantul, Dewata Eka Putra memantapkan diri maju dalam Pilkada Bantul 2020 mendatang. Pemilik gerai fesyen Pujha itu resmi mendaftar melalui Partai Gerindra.
Humphrey R. Djemat selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, menolak mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Sebab, pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005 adalah kontestasi paling demokratis.
PDIP berambisi mengembalikan kejayaan partai tersebut di Bantul dengan merebut posisi kepala daerah alias bupati dalam Pilkada 2020.
KPU Gunungkidul mendapat alokasi anggaran Rp27,7 miliar untuk menyelenggarakan Pilkada 2020. dari jumlah itu, sekitar 60% digunakan untuk membiayai lembaga adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS. "Untuk membiayai badan adhock sekitar Rp16 miliar," kata Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).
Dampak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung terjadi di berbagai bidang kehidupan termasuk rumah tangga.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan sejumlah lembaga pengkajian dimungkinkan melakukan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Kementerian Dalam Negerimenilai praktik sogok-menyogok marak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sleman menjagokan birokrat aktif di Pemkab Sleman dalam Pilkada 2020. Sosok yang masih dirahasiakan identitasnya ini diklaim telah mendapatkan dukungan dari kepala desa hingga kepala dusun (dukuh).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah mendorong kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Hal tersebut disampaikan olehDirektur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung. Presiden PKS Sohibul Iman khawatir sistem oligarki kekuasaan semakin kuat bila pilkada dilakukan melalui DPRD.
