Bawaslu Sleman akan memetakan wilayah berpotensi konflik. Sejumlah wilayah potensi konflik bisa saja terjadi salah satunya di wilayah perbatasan.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai mendekatkan pemimpin pada rakyatnya. Karenanya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting berharap sistem langsung dipertahankan.
Wacana pilkada langsung masih menjadi polemik. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi sarana mendekatkan masyarakat sebagai pemilih dengan pemimpinnya.
Sosialisasi harus dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tiga kabupaten di DIY. Potensi konflik juga harus dicegah lebih dini melalui berbagai format antisipasi yang melibatkan lintas instansi.
Pengusaha asal Bantul, Dewata Eka Putra memantapkan diri maju dalam Pilkada Bantul 2020 mendatang. Pemilik gerai fesyen Pujha itu resmi mendaftar melalui Partai Gerindra.
Humphrey R. Djemat selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, menolak mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Sebab, pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005 adalah kontestasi paling demokratis.
PDIP berambisi mengembalikan kejayaan partai tersebut di Bantul dengan merebut posisi kepala daerah alias bupati dalam Pilkada 2020.
KPU Gunungkidul mendapat alokasi anggaran Rp27,7 miliar untuk menyelenggarakan Pilkada 2020. dari jumlah itu, sekitar 60% digunakan untuk membiayai lembaga adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS. "Untuk membiayai badan adhock sekitar Rp16 miliar," kata Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).
Dampak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung terjadi di berbagai bidang kehidupan termasuk rumah tangga.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan sejumlah lembaga pengkajian dimungkinkan melakukan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
