Jelang Pilkada Bantul 2020 mendatang, sejumlah bakal calon mulai gencar melakukan kegiatan untuk meraih simpati masyarakat, baik secara perseorangan maupun lewat partai politik.
Situasi politik jelang Pilkada Sleman 2020 yang dinilai masih dinamis dimanfaatkan oleh partai-partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan untuk terus membangun komunikasi dengan kekuatan politik yang ada di Sleman.
Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Bawaslu Gunungkidul mengumumkan peserta seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang lolos administrasi. Total dari 179 pendafar, ada dua orang dinyatakan tidak lolos.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, berencana mengambil formulir pendaftaran calon wali kota (cawali) Solo ke DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Kamis (12/12/2019) besok pagi.
MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf gUU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tentang syarat calon kepala daerah.
Dewan Pimpinan Cabang‎ (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bantul secara resmi menyerahkan berkas administrasi Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Bantul kepada DPD Partai Gerindra DIY, Selasa (10/12/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul segera membentuk badan adhoc pada Januari 2020 mendatang. Diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas dalam menyukseskan Pilkada 2020.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah membolehkan mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri lagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menilai hal itu telah sesuai acuan.
Bawaslu Bantul memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran bakal calon panitia pengawas tingkat kecamatan atau panwascam untuk mengawasi Pilkada Bantul 2020 mendatang.
