Tahapannya telah dimulai pada 30 September 2019, diawali dengan kegiatan perencanaan program dan anggaran. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020.
Peraturan KPU tentang Pilkada melarang calon terlibat perbuatan tercela, mulai mabuk, zina, hingga judi. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan harus ada parameter yang jelas terkait dengan aturan tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul mendata alokasi honor untuk Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Sebelumnya, Pemkab menggelontorkan anggaran Rp27,7 miliar untuk pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Bupati bersama KPU dan Bawaslu Gunungkidul, Senin (30/9/2019).
Sejumlah parpol di Gunungkidul mulai menjaring bakal calon kepala daerah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada satupun partai yang berani mendeklarasikan diri berkoalisi dengan partai yang lain.
Setelah lama berkecimpung di dunia bisnis, Gibran Rakabuming Raka akhirnya mulai mengungkapkan keinginannya terjun di dunia politik.
Beberapa Parpol di Sleman sudah mulai ancang-ancang menyiapkan strategi memasang pasangan cabup cawabup untuk bertarung di Pilkada 2020. Meski demikian, nama-nama masih abu-abu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul berencana melaunching tahapan Pilkada 2020 pada awal November 2019. Guna meningkatkan partisipasi pemilih lembaga penyelenggara pemilu ini juga terus menyosialisasikan tahapan di 18 kecamatan.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan telah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kelapa Daerah 2020 dengan baik dan detail.
Koalisi Pemilih Kritis menyesalkan wacana putra daerah, asli sebagai calon bupati, wakil bupati dalam Pilkada 2020 yang dilontarkan oleh FRBB (Forum Rakyat Bantul Bersatu), 30 September 2019.
Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai berbagai kerawanan yang akan terjadi di Pilkada 2020.
