Masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam pembenahan sistem hukum di Indonesia. Mengingat ada sekelompok masyarakat yang lebih memilih untuk menyuap ketika melakukan pelanggaran hukum.
Mahkamah Agung mengurangi hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto.
Sejumlah rumah milik masyarakat adat Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dirusak dan dibongkar paksa oleh oknum anggota Satpol PP bersama Brimob dan TNI.
Terhitung kurang lebih sekitar 20 tahun proses peradilan dua kasus ini belum juga dituntaskan, Jaksa Agung ST Burhanudindin menyebutkan peristiwa Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Sebuah pernyataan yang ironis sekaligus menyentuh siapa saja yang masih memiliki hati nurani dan empatik terhadap HAM.
Aktivis lembaga Pusat Studi Aktivitas Pusat (Pusaka) Sudarto, 45, Sudarto ditangkap karena membongkar adanya pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya. Namun Kepolisian Sumatera Barat menegaskan bahwa polisi belum melakukan penahanan pada yang bersangkutan.
Pusaka Foundation Padang, melalui Manajer Programnya Sudarto, selama ini aktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kelompok-kelompok minoritas di Sumatera Barat.
Keinginan polisi mencabut paspor pembela HAM di Papua, Veronica Koman menuai kritik banyak kalangan.
Otoritas kepolisian menanggapi kritikan terhadap penetapan tersangka aktivis HAM Veronica Koman.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak bubar, meskipun anggaran operasional yang dimiliki LPSK minim.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bambang Hartoto, Rabu membeberkan alasan Kejari Kabupaten Bogor berkali-kali menolak berkas yang dilimpahkan dari Polres Bogor terkait perkara penistaan agama dengan tersangka SM (52).
