Mayjen Purnawirawan Kivlan Zein, tersangka kasus dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dikabarkan sedang sakit. Meski ada kabar ia dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur tetapi polisi mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.
Tersangka kasus dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal Mayjen (Purn) Kivlan Zen tengah sakit hingga dirawat di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
Lembaga Komisi Yudisial didesak memeriksa hakim yang melepaskan Syafrudin Arsyad Tumenggung, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada Sjamsul Nursalim (Obligor BLBI, Pemegang Saham Pengendali BDNI).
Pemberian amnesti untuk kasus Baiq Nuril diyakini harus ditempuh dengan jalan yang tidak mudah.
Surat rekomendasi amnesti dari Kementerian Hukum dan HAM untuk kasus Baiq Nuril hingga kini belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Baiq Nuril masih menanti amnesti dari Presiden Joko Widodo. Ia sangat berharap Presiden Joko Widodo benar-benar memberikan amnesti kepadanya, dan diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019.
Harapan bebasnya Baiq Nuril dari jerat UU ITE muncul setelah adanya rekomendasi dari Kemenkumham.
Seberapa besar peluang Baiq Nuril Maknun mendapat pengampunan atau Amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.
Mahkamah Agung mengklaim memiliki alasan hukum tersendiri mengapa menolak peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril.Penolakan Mahkamah Agung atas kasus PK Baiq Nuril memancing berbagai komentar.
Buntut putusan Mahkamah Agung soal kasus Baiq Nuril, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mengajak rekan-rekannya di Komisi III untuk menunda pembahasan anggaran Mahkamah Agung (MA).
