Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan terkait rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir untuk menaikkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Menurutnya pemberian bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir tidak ada kaitannya dengan Pilpres.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir sedang dikaji Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Menurut Presiden, pembebasan bersyarat itu atas permintaan pihak keluarga.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengancam akan mengusir terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir dari Indonesia jika tidak mau mengakui Pancasila. Karena ideologi pancasila menjadi syarat yanh harus diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai ada ketidakjelasan di balik dasar pemerintah membebaskan narapidana teroris Abu Bakar Baasyir. Salah satunya adalah terkait dasar hukum pembebasan tersebut.
Terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir merindukan bercengkerama dengan keluarga. Baasyir telah lama tidak berkumpul dengan keluarga karena mendekam di penjara.
Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir harus menandatangi tiga poin surat perjanjian sebagai syarat pembebasan. Namun, Abu Bakar Baasyir menolak menandatangani surat tersebut.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai keharusan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir menandatangani surat setia pada Pancasila menjadi syarat pembebasan dinilai dipaksakan. Sebab pernyataan setia pada Pancasila di atas kertas tidak bisa menggambarkan sikap seseorang.
Sebanyak 70 dari 113 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, yang kabur beberapa waktu lalu masih di luar penjara.
Isi putusan hakim Mahkamah Agung (MA) dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE terhadap korban pelecehan seksual Baiq Nuril memuat pernyataan yang menyalahkan Nuril.
Sandiaga Uno menyebut banyak ulama merasa jadi target kriminalisasi.
