Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menetapkan nilai kenaikan UM di daerahnya.
Penyesuaian UM dengan mengacu pada aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi kesenjangan pengupahan antara daerah.
Kabar penggunaan Omnibuslaw UU Cipta Kerja sebagai dasar penetapan upah buruh di DIY dikritik.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan jika mengacu kepada pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 4 persen, maka kemungkinan besar Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY akan naik.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 pada pekan ini.
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY dipastikan baru akan dilakukan pekan depan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY masih menunggu data dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait tindak lanjut penentuan upah minimum provinsi (UMP).
Berikut provinsi dengan UMP terendah dan tertinggi pada tahun 2021 dikutip dari akun instagram Kemenaker.
Serikat buruh di Jawa Tengah berharap adanya kenaikan UMP di tahun 2020 yang mencapai 10 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY berharap tidak ada kenaikan upah minimun provinsi (UMP) pada 2022 mendatang. Alasannya kondisi bisnis tahun depan masih belum sepenuhnya pulih.
