Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Bantul menilai kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK Bantul 2021 masih belum sesuai dengan keinginan buruh. Namun demikian karena UMK sudah ditetapkan dan disepakati KSPSI menerimanya dan akan mengawalnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan upah minimum di 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah naik dibandingkan dengan 2020, dengan kenaikan bervariasi mulai dari 0,75 persen hingga 3,68 persen.
Kemenaker menyalurkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp1,2 juta untuk periode November-Desember 2020 kepada 2,44 juta pekerja.
Serikat pekerja di Gunungkidul meminta para pengusaha bisa melaksanakan keputusan penetapan UMK 2021. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY No.340/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 besaran upah di Gunungkidul sebesar Rp1.770.000.
Serikat buruh menilai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang baru ditetapkan, perlu dikaji ulang, lantaran dinilai tidak jelas indikator kenaikannya.
Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk empat kabupaten dan satu kota di DIY, Rabu (18/11/2020).
Setelah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 pada akhir Oktober lalu, Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk empat kabupaten dan satu kota di DIY, Rabu (18/11/2020).
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul di tahun depan bakal naik Rp65.000. Hasil ini mengacu pada kesepakatan bersama dalam rapat dewan pengupahan yang melibatkan tripartit antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pemkab Bantul mengusulkan kepada Pemda DIY menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021 senilai Rp51.954. Dengan demikian, UMK Bantul tahun depan naik menjadi Rp1.842.544 dari Rp1.790.500 pada tahun ini.
Upah Minimum Kota (UMK) Jogja telah diusulkan Dewan Pengupahan Kota Jogja (DPKO) kepada Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Kenaikan yang dinilai terlampau kecil dinilai kalangan pekerja masih jauh dari biaya Kelayakan Hidup Layak (KHL).
