Berdasarkan data sampai dengan 19 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta kepada 12.166.471 orang atau 98,09% dari target penerima 12,4 juta orang.
UU Cipta Kerja masih menuai polemik dari berbagai kalangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja tidak menghapus upah minimum. Airlangga mengatakan, upah minimum tetap ada dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Sebelum penetapan yang tinggal menghitung hari lagi, pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan skema upah minimum yang mesti segera diselesaikan.
Upah minimum 2021 harus tetap naik terlepas dari kondisi perekonomian demi menjamin daya beli masyarakat. Haltersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)SaidIqbal.
Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor usaha. Aktivitas perusahaan banyak yang terhenti dan mengalami penurunan omzet. Pelaku usaha minta agar buruh tak mematok besaran kenaikan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun ini.
Pemerintah mengusulkan perubahan formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP) dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pemerintah Inggris akan menaikkan upah minimum sebesar 6% menjadi 8,74 (US$ 11,49) per jam. Langkah ini akan menempatkan Inggris dengan upah minimum 60% di atas pendapatan rata-rata pada tahun 2020.
Pemerintah akan menerapkan upah kerja per jam untuk bidang kerja tertentu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkhawatirkan upah minimum akan hilang jika terjadi perubahan sistem upah menjadi per jam, karena dapat menyebabkan pengurangan upah yang merugikan para pekerja.
Pemkot Jogja terus melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 kepada para pengusaha sebelum diberlakukan tahun depan. Pengusaha bisa mengajukan permohonan penangguhan UMK 20 hari sebelum UMK 2020 diberlakukan.
Penetapan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), di samping upah minimum provinsi (UMP), dinilai memberatkan pelaku industri padat karya. Selain itu, juga dinilai melemahkan daya saing produknya.
