Serikat pekerja di Gunungkidul mendesak kenaikan upah minimum dari Rp1.705.000 menjadi Rp2 juta di tahun depan.
Meski sudah hampir memasuki November, hingga saat ini Pemda DIY masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara Serikat Buruh menuntut UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Wacana soal tidak dinaikkannya Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten, Kota (UMP/UMK) tahun 2021 dinilai berat bagi buruh di DIY.
Indonesia mengalami perlambatan ekonomi dampak adanya Pandemi Covid-19. Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan tidak bakal ada kenaikan upah minimum regional (UMR) pada tahun 2021.
Berdasarkan data sampai dengan 19 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta kepada 12.166.471 orang atau 98,09% dari target penerima 12,4 juta orang.
UU Cipta Kerja masih menuai polemik dari berbagai kalangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja tidak menghapus upah minimum. Airlangga mengatakan, upah minimum tetap ada dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Sebelum penetapan yang tinggal menghitung hari lagi, pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan skema upah minimum yang mesti segera diselesaikan.
Upah minimum 2021 harus tetap naik terlepas dari kondisi perekonomian demi menjamin daya beli masyarakat. Haltersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)SaidIqbal.
Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor usaha. Aktivitas perusahaan banyak yang terhenti dan mengalami penurunan omzet. Pelaku usaha minta agar buruh tak mematok besaran kenaikan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun ini.
Pemerintah mengusulkan perubahan formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP) dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
