Pemerintah akan menerapkan upah kerja per jam untuk bidang kerja tertentu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkhawatirkan upah minimum akan hilang jika terjadi perubahan sistem upah menjadi per jam, karena dapat menyebabkan pengurangan upah yang merugikan para pekerja.
Pemkot Jogja terus melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 kepada para pengusaha sebelum diberlakukan tahun depan. Pengusaha bisa mengajukan permohonan penangguhan UMK 20 hari sebelum UMK 2020 diberlakukan.
Penetapan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), di samping upah minimum provinsi (UMP), dinilai memberatkan pelaku industri padat karya. Selain itu, juga dinilai melemahkan daya saing produknya.
Besaran upah minimum kabupaten (UMK) tiap daerah sudah di ketahui. Demikian pula UMK antara Solo dan sejumlah wilayah di DIY yang merupakan daerah tetangga.
Upah minimum regional di seluruh daerah di Indonesia sudah ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minium regional 2020 naik 8,51%, mengacu pada besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4.276.349,86 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut mengalami kenaikan 2019 sebesar Rp335.776.
Pemerintah DIY perlu mengkaji upah sektoral sebagai upaya peningkatan penghasilan buruh di wilayah ini. Sebelumnya diberitakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY sudah ditetapkan sebesar Rp1.704.608.
Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (1/11/2019), sejumlah perwakilan serikat buruh dan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur DIY, Kamis (31/10/2019).
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulonprogo dinilai telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Kehadiran Yogyakarta International Airport (YIA) yang disebut-sebut bisa meningkatkan besaran UMK, belum berpengaruh terhadap kenaikan upah.
Pemda DIY menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp1.704.608 dengan berdasar pada PP No.78/2015, Rabu (30/10/2019).
