Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) tetap menolak PP 78/2015 menjadi dasar penetapan UMP 2020. KSPI keukeh agar pemerintah tetap menerapkan UMP tahun depan sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pemkab Bantul sudah menyelesaikan penghitungan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) untuk tahun depan. Besaran kenaikan diklim lebih tinggi dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) buruh yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK).
Dewan Pengupahan Kulonprogo mengusulkan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulonprogo sebesar 8,51 persen pada 2020. Hal ini mendapat respon dari sejumlah pengusaha lokal.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, Budiyono, menilai pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) dalam rapat Dewan Pengupahan hanya formalitas. Pasalnya, untuk penetapan UMK 2020 sudah mengacu pada aturan dari Pemerintah Pusat.
Upah pekerja di DIY yang terendah se-nasional menjadi keprihatinan organisasi buruh.
Dewan Pengupahan Kulonprogo mengajukan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 kepada Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo dalam audiensi yang digelar pada Rabu (23/10/2019). Meski belum menyebutkan angkanya secara pasti, namun Dewan Pengupahan Kulonprogo mengusulkan kenaikan UMK sebesar 8,51%.
Pemkab Sleman sudah mendapatkan surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait dengan rencana penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sleman. Kenaikan UMK Sleman tahun depan diperkirakan sampai 8,51% atau menjadi Rp1,8 juta.
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan masih mengacu pada aturan lama. Kondisi ini memicu penolakan dari serikat buruh.
Upah Minimum Provinsi 2020 akan naik sebesar 8,51%. Jumlah kenaikan itu sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis (17/10/2019).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul siap menggelar rapat Dewan Pengupahan. Meski demikian, untuk pembahasan masih harus menunggu penetapan besaran laju inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah Pusat.
