Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) mendorong pemerintah daerah untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun ini.
Rencana penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015. Artinya, formula kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar penetapan UMP tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul siap membahas upah minimum kabupaten (UMK) 2020. Rencananya pembahasan dilaksanakan bulan ini setelah dilaksanakan survei kebutuhan hidup layak (KHL).
Komitmen Pemda DIY untuk mengevaluasi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 tidak main-main. Pasalnya dengan UMP yang kecil berkorelasi dengan masalah kemiskinan di DIY.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul memperingatkan semua perusahaan di Bantul agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu kepada karyawannya. THR bisa dibayarkan sekarang sampai batas maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Nasib buruh di Jogja masih jauh dari sejahtera. Di saat pertumbuhan investasi semakin pesat, UMR Jogja masih masuk dalam daftar UMR terendah se-Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kirnadi, Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), kepada Harianjogja.com, Rabu (24/4/2019).
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menetapkan besaran upah layak jurnalis pemula tahun 2019 sebesar Rp8,42 juta. Angka upah layak itu merupakan take home pay atau gaji total setiap bulan yang diperoleh jurnalis.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul belum menerima pengaduan berkaitan dengan penetapan UMK 2018. Guna memastikan upah diberikan sesuai ketentuan di tahun depan, selain upaya pemantauan juga dilakukan sosialisasi terkait dengan pembayaran UMK kepada pengusaha maupun pekerja.
Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Kota Jogja 2019 sebesar Rp1,84 juta diharapkan tidak menimbulkan polemik. Para pelaku usaha diminta untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
Ketetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Sleman untuk 2019 sudah diketok. Ketetapan tersebut dianggap mengecewakan karena tidak mengakomodasi beberapa komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Buruh berharap ada upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) untuk menutupi kebutuhan buruh.
