Menyampaikan pendapat di muka umum atau aksi demonstrasi kini dilarang di kawasan Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro dengan radius 500 meter dari pagar atau terluar.
Sekelompok warga Sinduadi menggelar aksi demo di sela-sela pelantikan 49 lurah hasil pemilihan lurah (Pilur), Sabtu (26/12/2020). Mereka menolak hasil Pilur yang digelar pada 20 Desember lalu.
Pecah bentrok tak terhindarkan antara massa pendukung Rizieq Shihab dan polisi pada demonstrasi, Jumat (18/12/2020).
PWNU DIY tidak bertanggung jawab dan menolak seruan aksi FUI/Forum Ukhuwwah Islamiyah DIY pada Jumat (18/12/2020), yang dikemas dengan kegiatan Jogja Bergerak untuk Keadilan dan HAM (penggalangan dana untuk keluarga syuhada), di Titik Nol Km Jogja yang dipimpin oleh H. Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY)
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Kamis (10/12/2020), sejumlah mahasiswa dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi. Lantaran dihadang polisi dan komunitas pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, aksi yang semula direncanakan long march hingga Titik Nol pun hanya berlangsung di area parkir Abu Bakar Ali (ABA).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan tentang aksi demo yang dilakukan sekelompok massa di rumah pribadinya di Madura, Jawa Timur.
Kepolisian mengungkap pelaku perusakan pos polisi Gardu Anim (sebelah Hotel Inna Garuda) saat demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Jogja, pada 8 Oktober 2020 kemarin.
Polemik Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus menggelinding bak bola panas hingga hari ini. Aksi penolakan pada produk UU ini hari kemarin begitu masif. Demonstrasi mahasiswa dan elemen lain berlangsung hampir di semua wilayah Indonesia.
Sekelompok warga Ngampilan menggelar aksi damai di Jalan Letjend Suprapto. Mereka menolak penerapan giratori atau rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan tersebut.
Gelombang unjuk rasa mengkritik Omnibus Law terus bergulir di Jogja.
