Jika pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu krusial dalam UU Cipta Kerja, maka ada peluang bagi MKuntuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan.
Sejumlah mahasiswa ikut dalam aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) lalu. Sejumlah mahasiswa sempat ditangpa aparat di antaranya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan kerusakan puluhan halte Transjakarta. PT Transportasi Jakarta setidaknya mengalami kerugian mencapai Rp65 miliar akibat insiden tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebutkan Polda Metro Jaya menetapkan 87 demonstran yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai tersangka.
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sofyan Anif, akan menanggung biaya pengobatan mahasiswa demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dirawat di RSU PKU Muhammadiyah Kartasura, Sukoharjo.
"Pernyataan disampaikan setelah adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker.
Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memberikan jaminan kepada enam mahasiswanya yang diamankan polisi terkait demonstrasi ricuh di Malioboro. Selain itu UAD menanggung semua biaya mahasiswanya yang terluka dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja.
Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang terletak di zona satu belum dapat beroperasi normal pasca-kericuhan demonstran. Meski tak secara resmi ada aturan untuk meliburkan PKL, banyak pedagang memilih tutup melihat situasi yang belum memungkinkan untuk berdagang.
Sebanyak 91 orang yang ditangkap saat rusuh demonstrasi di Malioboro telah dibebaskan polisi.
Meluasnya demonstrasi hingga terjadinya kericuhan di berbagai daerah dinilai tidak lepas dari pemantiknya, kebijakan pemerintah mengesahkan Omnibus Law tanpa melibatkan partisipasi publik. Meski demikian, konflik horizontal akibat protes buruh dan mahasiswa tetap harus diredam.
