Setelah dilanda kericuhan oleh demo penolakan Omnibus Law pada Kamis (8/10/2020), DPRD DIY sudah kembali beraktivitas normal sehari setelahnya. Kendati masih dihitung, total kerusakan di kompleks DPRD DIY diperkirakan tidak banyak.
Demo menolak Omnibus Law yang berujung ricuh di Gedung DPRD DIY dan mengakibatkan sejumlah kerusakan disayangkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pelaku kerusuhan yang sengaja didesan itu harus ditindak tegas karena menimbulkan kerusakan fasilitas publik.
Selain membawa isu nasional omnibus law, Aliansi Bantul Bergerak yang melakukan aksi di DPRD Bantul, Jumat (9/10/2020) juga menyoroti soal ekonomi kerakyatan yang memudar di Bantul.
Gelombang unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja atau omnibus law terus terjadi diberbagai daerah, termasuk di Bantul. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bantul bergerak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Jumat (9/10/2020).
Pihaknya Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang mengikuti demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Gedung DPRD DIY yang berujung ricuh, Kamis (9/10/2020). UAD memastikan ada delapan mahasiswanya yang terluka dalam insiden tersebut, selain itu pihak kampus masih melakukan pendataan terkait mahasiswa yang diamankan kepolisian.
Polri menemukan sebanyak 34 pedemo Undang-Undang Cipta Kerja di DKI Jakarta dinyatakan reaktif saat dites cepat. Kini mereka dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk isolasi mandiri.
Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih akan terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.
Sebanyak 18 jurnalis dilaporkan hilang saat meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Beberapa perangkat kerja milik jurnalis juga dirampas oleh oknum anggota polisi.
Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan komentarnya terkait demo berujung ricuh yang terjadi di Gedung DPRD DIY, Kamis (8/10/2020). Sultan menegaskan Tindakan anarkistis bukan karakter masyarakat Jogja.
Pemerintah kecewa atas adanya aksi-aksi anarkis di sejumlah daerah di tengah demonstrasi mahasiswa dan buruh.
