Wacana pemerintah memulangkan ratusan WNI kombatan ISIS menuai berbagai pandangan.
Rencana pemerintah memulangkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air dikritik. Pasalnya, kapasitas negara menangani ratusan simpatisan ISIS itu diragukan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pengikut Islamic State of Iraq and Syroa (ISIS) ke Tanah Air.
Masyarakat mulai bergejolak dengan adanya rencana pemerintah memulangkan 600 eks ISIS yang mengaku asal Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya tak sepakat dengan rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS.
Pemerintah harus ekstra hati-hati menyikapi dan memutuskan pemulangan eks ISIS, karena akan berdampak terhadap kepercayaan pengusaha dan perekonomian Indonesia.
Rencana pemulangan warga eks-ISIS ke Indonesia sedang menjadi polemik. Opini publik yang mainstream di media sosial cenderung khawatir, bahkan menolak, pemulangan warga Indonesia eks-ISIS terkait dengan potensi ancaman radikalisme bahkan idelogi ekstremisme kekerasan (violent extremism) yang akan ditularkan mereka ke dalam negeri.
Kementerian Agama (Kemenag) membantah mendukung rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) eks anggotaISIS. Kemenag menyebut belum menerima usulan itu dari pihak mana pun.
Penanganan warga negara Indonesia yang pernah terlibat dalam kegiatan kelompok ISIS seharusnya ditangani oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi UNHCR.
Presiden Donald Trump sedang mengincar penerus kepemimpinan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) saat ini, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.Orang nomor satu diAmerika Serikat (AS)itu menegaskan akan menghabisi seluruh petinggi ISIS dengan menggunakan pasukan AS.
