Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, Rabu (13/10/2021), akan melelang tanah dan bangunan yang merupakan barang rampasan dari perkara korupsi Mahfud Suroso.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan dasar hukum rencana pengangkatan 56 pegawai KPK yang akan dipecat menjadi ASN Polri. Sebab dalam keputusan KPK, para pegawai yang akan didepak pada Kamis (30/9/2021) besok dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN di lembaga antikorupsi, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK.
Mahfud MD meminta kontroversi terkait pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dapat segera diakhiri.
57 pegawai KPK, termasuk Lakso Anindito dinyatakan tidak lolos TWK dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN di lembaga antirasuah.
KPK mendukung penuh rencana Kapolri yang akan mengangkat Novel Baswedan Cs menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepolisian.
Inisiatif Kapolri menunjukan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diberlakukan oleh rezim Firli Bahuri tidak valid.
Polri siap menampung puluhan pegawai KPK yang gagal tes TWK untuk menjadi ASN.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan bahwa Novel Baswedan cs tetap tidak bisa dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak memenuhi syarat karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pernyataan Listyo Sigit tersebut mengisyaratkan bahwa TWK yang dilakukan KPK tidak bernilai di mata Kapolri.
Giri Suprapdiono Cs akan menyampaikan pernyataan resmi, setelah adanya kejelasan terkait sikap resmi ke-56 pegawai nonaktif tersebut.
