Kontroversi 56 pegawai KPK yang gagal TWK bisa diakhiri dengan persetujuan Presiden Jokowi menjadikan mereka sebagai ASN di Polri
Novel Baswedan menyebutkan setidaknya ada 19 orang dari 57 pegawai KPK tak lolos TWK yang akunnya kena retas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta restu Presiden Joko Widodo untuk menarik 56 anggota KPK yang telah dipecat.
Sebanyak 26 persen responden Indikator Politik menyatakan tidak percaya dengan kinerja lembaga antikorupsi saat ini.
BEM SI ancam turun ke jalan jika ultimatum yang diberikan kepada Presiden Jokowi terkait polemik di KPK tak diindahkan.
Stepanus dan Maskur Husain kemudian sepakat untuk mengurus kasus asal diberi imbalan uang sejumlah Rp2 miliar dari masing-masing orang yaitu Azis dan Aliz.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN.
Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Mery Nur, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPKbaru menjabat tiga bulan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau TWK KPK. Menurut ORI, Presiden juga harus ikut bertanggung jawab.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menangkap kepala daerah yang diduga tersangkut masalah korupsi. Kali ini, giliran Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (21/9/2021) malam.
