Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
Sejumlah remaja di bawah umur 17 tahun terlihat ikut terlibat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka tergabung dalam aliansi yang menuntut segera merevisi UU KPK dan pembubaran wadah pegawai KPK.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan sikap pimpinan KPK saat ini yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk tidak setujunya atas revisi UU KPK.
Pimpinan KPK yang menyerahkan mandat tanggungjawab kepada Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai langkah tersebut merupakan sikap yang ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif.
Para pimpinan KPK sudah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Penggiat Anti Korupsi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jusri Sabri meminta pimpinan KPK yang baru dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih mangkrak.
Aksi masyarakat sipil yang menentang adanya revisi UU KPK mendatangi gedung KPK, Jumat (13/9/2019) malam. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi membawa keranda mayat dan bendera kuning ke gedung KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dikabarkan menjadi wakil Pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kabar palsu (hoaks). Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang (RUU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi UU KPK.
Ada empat tantangan berat untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih dalam proses pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI.
Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak setuju terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
