Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan harta hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi yang juga mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo ke Pemda DIY, Rabu (4/9/2019).
Keluarga Bupati Muara Enim Sumatera Selatan, Ahmad Yani yang diamankan terkait kasus suap di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Muara Enim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, penangkapan tersebut adalah jebakan.
Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/9/2019).
Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berpandangan bahwa panitia seleksi KPK masih belum mampu menyaring nama-nama capim KPK yang berintegritas dan berkompeten dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menyusul diterimanya 10 nama calon pimpinan (capim) KPK dari Panitia Seleksi Capim KPK pada Senin (2/9/2019), Presiden Joko Widodo diminta mencoret nama calon pimpinan KPK bermasalah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, H, Ahmad Yani, saat berada di Kota Palembang, Senin (2/9/2019) malam kemarin.
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah mengatakan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, masih bisa diubah oleh Presiden manakala ada desakan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak akan tergesa-gesa menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023 ke Komisi III DPR RI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat mengawal 10 nama yang telah diserahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (2/9/2019).
Presiden Joko Widodo telah menerima 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Istana Negara, Senin (2/9/2019).
