Para akademisi dari sejumlah pusat studi universitas dan organisasi non-pemerintah di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan.
Jaringan Antikorupsi Yogyakarta (JAK) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU KPK yang sudah disahkan DPR belum lama ini. Revisi UU KPK akan efektif berlaku pada Kamis (17/10/2019) mendatang walau tanpa tanda tangan Presiden.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyoroti soal salah ketik dalam naskah revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Menyikapi hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan sikap Jokowi. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat ini hubungan Jokowi dan lembaga antirasuah sedang tidak begitu baik.
Hal itu lantaran dibutuhkan izin Dewan Pengawas sebagai pengambilan kebijakan terkait dengan penindakan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tetap mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Hal tersebut dinilai dapat mengangkat maruah Jokowi, sebagai orang nomor satu di Indonesia, dan penerapannya sesuai dengan dasar konsep ilmu fikih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang diarahkan ke lembaga saat berbicara di gelar wicara Mata Najwa, Rabu (9/10/2019) malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih untuk kasus perkara korupsi dengan tersangka pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan.
Muhammadiyah mendukung diterbitkannya Perppu pengganti UU KPK yang baru saja disahkan.
Penyidik KPK Novel Baswedan menyebut tidak ada perkara yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di lembaga antirasuah tersebut.
