Otto Hasibuan Minta Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Dihentikan
Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Sjamsul Nursalim pada perkara perdata, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses penyidikan terhadap kliennya dalam kasus BLBI.
Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Sjamsul Nursalim pada perkara perdata, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses penyidikan terhadap kliennya dalam kasus BLBI.
Kasus dugaan suap pembelian pesawat dan mesin pesawat Airbus 330-300 milik PT Garuda Indonesia kini dibidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS) terkaitĀ temuan baru dugaan aliran dana dalam perkara suap PT Garuda Indonesia.
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa ruangan Kantor Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, di Padang Aro, Selasa (9/7/2019). Hal itu terkait penetapan Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria (MZ) sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dalam penyidikan kasus korupsi proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Azmin Aulia, adik mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan E-KTP.
Harta kekayaan puluhan pejabat di Jawa Timur diperiksa KPK. Ada 37 pejabat yang akan diperiksa asal-usul harta kekayaannya.
Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan beberapa cara di antaranya melalui pendekatan kultural dan spritual, di antaranya melalui pondok pesantren.
Anggota komisi tiga DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 harus mampu bersinergi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain di Indonesia.