Di rumah Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Aki Lukman Nor Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp130 juta hasil penggeledahan.
Pemkot Jogja mulai berkomunikasi dengan KPK terkait nasib proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Jogja. Termasuk perlakuan ruang yang kini masih dipasangi stiker oleh KPK.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkot Jogja terkait kasus suap lelang proyek saluran air hujan.
Jaksa Kejari Jogja Eka Safitra tersangka kasus suap lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja terancam dipecat. Anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam proyek saluran air hujan itu diketahui belum lama bertugas di Jogja.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY juga menilai tidak perlu ada evaluasi terhadap Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengusulkan pemecatan jaksa tersangka penerima suap Eka Safitra (ESF) Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jogja.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kejati DIY. Kerja sama dilakukan sebagai salah satu antisipasi kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang telah dilakukan terhadap seorang jaksa di Kejari Jogja Eka Safitra.
Penyelidikan KPK terkait kasus dugaan suap lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja terus berlanjut.
Pemkot Jogja mengklaim dua PNS yang tersandung kasus korupsi lelang proyek bukan target KPK.
Paket pengerjaan Perbaikan Saluran Air Jalan Supomo CS yang tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/8/2019) lalu, sejak Selasa (20/8/2019) sore pengerjaannya telah dihentikan.
