Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/5/2019) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir dalam status sebagai tersangka pada Senin (27/5/2019).
Ultimatum tersebut berkaitan dengan pemanggilan Sofyan untuk diperiksa sebagai tersangka. Direktur Utama nonaktif PT PLN itu sebelumnya urung hadir pada Jumat (24/5/2019).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengharapkan menteri-menteri yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo dalam kabinet yang akan datang diisi oleh orang-orang yang profesional.
Anggota panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan kriteria pimpinan KPK jilid V harus memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkhawatirkan komposisi pansel KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Ditrektorat Jenderal Bea Cukai dan Ditjen Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan pihak swasta PT Daya Radar Utama (DRU). Penggeledahan dilakukan ditiga tempat yang berbeda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang telah menjatuhkan vonis kepada Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.
Upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia gencar dilakukan. Pada 16-17 Mei 2019 kemarin, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, yakni di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta di perusahaan galangan kapal PT Daya Radar Utama.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Agus Ari Wibowo mengaku belum memanggil Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulangbawang Achmad Rafliansyah untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana fee proyek di Kabupaten Mesuji yang diterimanya.
