Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kulonprogo menggeledah Balai Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, Rabu (4/12/2019). Penggeledahan itu untuk menelusuri dugaan penyelewengan dana desa. Kepala Desa Banguncipto, HS, 55, dan Bendahara Desa, SM, 60, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, HS, 55, dan Bendahara Desa, SM, 60 ditahan aparat Kejaksaan Negeri Kulonprogo. Keduanya diduga menyelewengkan dana desa yang bersumber dari APBDes, APBN, dan bantuan Pemkab Kulonprogo sebesar Rp1,150 miliar selama kurun waktu 2014-2018.
Dugaan korupsi dana desa terjadi di Kulonprogo. Terduga pelaku yaitu Kepala Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, HS, 55, dan Bendahara, SM, 60. Keduanya diduga menyelewengkan dana desa yang bersumber dari APBDes, APBN, dan bantuan Pemkab Kulonprogo sebesar Rp1,150 miliar selama kurun waktu 2014-2018.
Ketua RT 38 Babaran, Jaka Prakosa, mengatakan proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Babaran, Kota Jogja sudah ditutup semua dari timur sampai barat.
Asisten Bidang Perekonomian Setda Kota Jogja Kadri Renggono turut dimintai keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (29/11/2019) pekan lalu. Kadri mengakui diperiksa untuk melengkapi berkas kasus operasi tangkap tangan (OTT) Jaksa terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kota Jogja.
Kasus korupsi lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja terus ditelusuri oleh KPK.
Anggota DPRD Kota Jogja Emanuel Ardi Prasetyo membantah informasi pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kota Jogja. Ardi menegaskan pihaknya tidak menerima panggilan tersebut.
Kasus dugaan korupsi lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja terus bergulir.
Pada Senin (2/12/2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kota Jogja periode 2019-2024 Emanuel Ardi Prasetya dalam penyidikan kasus suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja tahun 2019.
Dua orang pejabat Badan Pertanahan Nasional resmi ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi senilai Rp22,23 miliar olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
