Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun sehingga vonis atas korupsi alih fungsi lahan dikurangi dari tujuh menjadi enam tahun penjara. Grasi diberikan karena Annas sudah tua dan sering sakit-sakitan.
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana menilai bahwa pemberian grasi pada mantan Gubernur Riau itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memiliki komitmen antikorupsi.
Pencarian buronan oleh Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akhirnya membuahkan hasil. Mereka menangkap terpidana kasus korupsi keuangan Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak, Solok, Sumatera Barat, atas nama Budi Santoso (46) yang buron sejak September 2019.
Menurut Mahfud cita-cita Pemerintah dalam program TP4 itu adalah untuk mengawal seluruh proyek strategis agar tidak dikorupsi. Namun dalam perkembangan program tersebut, banyak oknum Pemerintah Daerah dan Jaksa nakal yang harusnya mengawal proyek malah melakukan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindak sekitar 120 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang. Dimana kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar 49 kepala daerah. Untuk 2018, ada sekitar 22 kepala daerah ditangkap OTT. Kemudian 2019 ada sekitar sembilan kepala daerah.
Penyidik rampung memeriksa Yamitema sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan nonaktif, Isa Ansyari.
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/11/2019) dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011.
Kejaksaan Agung menggelar uang Rp477 miliar yang dikembalikan terpidana korupsi proyek batu bara Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME) Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Dari mana uang tunai itu berasal? Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Kejaksaan Agung menunjukkan uang hasil eksekusi terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim senilai Rp477 miliar yang akan disetorkan ke kas negara. Karena terlalu banyak, uang hasil eksekusi itu tidak muat ditumpuk di ruang utama Kejaksaan Agung tempat Jaksa Agung ST Burhanuddin biasa melakukan conference call.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada instansi pemerintahan yang tidak serius melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi.
