Anggota panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan kriteria pimpinan KPK jilid V harus memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkhawatirkan komposisi pansel KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Ditrektorat Jenderal Bea Cukai dan Ditjen Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan pihak swasta PT Daya Radar Utama (DRU). Penggeledahan dilakukan ditiga tempat yang berbeda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang telah menjatuhkan vonis kepada Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.
Upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia gencar dilakukan. Pada 16-17 Mei 2019 kemarin, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, yakni di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta di perusahaan galangan kapal PT Daya Radar Utama.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Agus Ari Wibowo mengaku belum memanggil Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulangbawang Achmad Rafliansyah untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana fee proyek di Kabupaten Mesuji yang diterimanya.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menolak komposisi Pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (17/5/2019).
Imron Rosyadi yang dilantik sebagai Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat, ditunjuk sebagai Plt Bupati Cirebon.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih, Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosyadi untuk periode 20192024. Namun, belum genap 1 jam menyandang status bupati, Sunjaya langsungdiberhentikan sementara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).
