Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar ditanya penyidik KPK terkait prosedur penganggaran dana daerah di DPR. Indra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD-Perubahan Kabupaten Kebumen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dan menangkal CEO Blackgold Natural Resources Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia Wang Kun, bepergian ke luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Samin Tan, pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sebagai tersangka pemberi suap terhadap anggota nonaktif DPR RI Eni Maulani Saragih dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak PKP28 di Kementerian ESDM.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan atau hibah dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Sebanyak empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 divonis hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan lantaran terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Djoko Udjianto telah merampungkan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi (DAK) APBD-P Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016 senilai Rp100 miliar.
Sofyan Basir membenarkan adanya pertemuan dengan pemegang saham Blackgold Natural Resoursces Limited, Johannes B. Kotjo dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Pertemuan tersebut terjadi dua kali.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah keluar negeri kepada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis, Kementerian PUPR 2014-2016, Tampang Bandoso terkait kasus suap proyek pelaksanaan proyek Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun Anggaran 2017-2018. Surat cekal yang diberlakukan selama enam bulan ke depan telah dikirim KPK ke Direktorat Imigrasi Kemenkumham.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) hanya sebagai ajang unjuk gigi kepada masyarakat. Dengan OTT yang melibatkan pejabat publik, Hamdan menyebut masyarakat selalu memberikan dukungan kepada KPK.
-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik proses verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait proposal pengajuan dana bantuan dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
