Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan wakil ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan. Taufik sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBN 2016 untuk APBD-P Kabupaten Kebumen.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 49 nama caleg mantan narapidana kasus korupsi dan Golongan Karya (Golkar) menjadi penyumbang terbanyak, partai berlambang pohon beringin itu angkat bicara.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi perbaikan indeks persepsi korupsi Indonesia yang naik menjadi 38 pada 2018 dari sebelumnya 37.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan didakwa merugikan negara hingga Rp568 miliar. Ia didakwa atas perkara korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan data baru calon angggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi. KPU sudah merevisi jumlah caleg dari 38 menjadi 49.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasang daftar caleg mantan narapidana kasus korupsi di baliho atau setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pemasangan bisa dilakukan di dapil caleg tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menetapkan eks Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, penetapan status Mustafa itu berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi S (AJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pinjaman daerah Lampung Tengah tahun anggaran 2018.
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi. Sebab Sekretaris Daerah (Sekda) ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019.
