Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) pada 2018. Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-89 dengan skor 38.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR, M. Natsir, Selasa (29/1/2019).
Tahun 2019 bakal menjadi tahun sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini menargetkan 200 kali melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk tahun 2019. Target ini ditujukan sebagai komitmen KPK untuk semakin gencar memberantas korupsi.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Bandung menggelar sidang lanjutan kasus suap perizinan Meikarta, pada Senin (28/1/2019). Duit Meikarta disebut mengalir ke Dinas Kebakaran Pemkab Bekasi.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Abdul Hakim Amran, dijadwalkan hari ini diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul Hakim akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan putusan perkara Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa para pejabat di Indonesia banyak terlibat kasus jual beli sumber daya alam (SDA) milik negeri sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jakarta.
Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadi Sastra, diketahui membuat dan memiliki rekening atas nama warga yang mengidap gangguan jiwa. Hal itu terungkap dalam persidangan kasus suap promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/1/2019).
DPRD Provinsi Jambi secara resmi memberhentikan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi dalam rapat paripurna yang dihelat, Selasa (22/1/2019). Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston membacakan Keppres Nomor 7/P Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019 yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo tentang pemberhentian Zumi Zola sebagai sebagai Gubernur Jambi.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Waras Wasisto disebut sebagai dalang dalam mengalirkan uang suap proyek Meikarta sampai ke Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Politisi PDIP itu disebut menjadi pintu masuk mengalirnya duit panas itu ke kantong Sekda Jabar.
Nama Mendagri Tjahyo Kumolo disebut di persidangan kasus suap proyek Meikarta.
