News
KLHK Mewanti-wanti Sampah APK Wajib Dikelola
KLHK mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari kegiatan Pemilu 2024.
Tag: alat peraga kampanye
Daftar artikel
Jogja
Ada APK Dipaku di Pohon, Forpi Kota Jogja : Jelas Melanggar Aturan
Forpi Kota Jogja menemui sejumlah APK yang ditempel dengan cara dipaku di pohon. Menurut Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba ini melanggar aturan
Kulonprogo
Ada Badai Anggrek, Bawaslu Minta Peserta Pemilu Cek Kondisi APK
Bawaslu Kulonprogo mengimbau kepada peserta Pemilu untuk mengecek alat peraga kampanye terpasang baik sehingga tidak membahayakan keselamatan warga
Sleman
Jelang Kampanye Terbuka, Pelanggaran Pemasangan APK di Sleman Makin Menjamur
Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pencalonan di Sleman makin marak jelang pelaksanaan kampanye terbuka. Bawaslu merekomendasikan penertiban sebanyak 12.703 APK.
Bantul
KPU Bantul: Tindak Tegas Peserta yang Gunakan Knalpot Brombongan
Kampanye akbar atau rapat umum terbuka akan dimulai pada 21 Januari-10 Februari 2024.
Bantul
Bawaslu Bantul Tertibkan 1.955 APK, Mayoritas Dipasang di Titik Terlarang
Sebanyak 1.955 alat praga kampanye (APK) yang melanggar aturan di Kabupaten Bantul ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul. APK yang ditertibka
Kulonprogo
1.000 Alat Peraga Kampanye di Kulonprogo Ditemukan Melanggar Aturan
Sebanyak 1.000 alat peraga kampanye milik peserta Pemilu 2024 di Kulonprogo ditemukan melanggar aturan zonasi.
News
Pengendara Motor Tertimpa Baliho di Jakarta, PSI Minta Maaf & Tanggung Pengobatan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta maaf dan menanggung pengobatan pengendara yang tertimpa baliho
Bantul
Temukan Indikasi Pelanggaran Kampanye, Segera Konsultasi ke Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul meminta kepada masyarakat yang merasa terganggu ataupun melihat adanya indikasi pelanggaran alat peraga kampanye (APK)
Bantul
Dipasang di Tiang Listrik hingga Lampu APILL, Ratusan APK di Bantul Ditertibkan
Bawaslu Bantul menertibkan sebanyak 846 alat peraga kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar peraturan yang berlaku, sepanjang masa kampanye Pemilu 2024.
