Saldo dana haji yang dikelola BPKH pada tahun 2021 sebesar Rp158,88 triliun atau meningkat 9,64 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp144,91 triliun. Pencapaian ini juga melebihi target dana kelolaan 101,90 persen yangrnditetapkan oleh BPKH tahun 2021 sebesar Rp155,92 triliun.
Kerajaan Arab Saudi melakukan pelonggaran protokol kesehatan. Hal itu disebut-sebut menjadi kabar baik bagi pelaku jasa travel haji dan umrah.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap menjamin pengelolaan dan keamanan dana haji milik masyarakat. Pada 2021, dana haji telah mencapai Rp8 triliun dengan total penerimaan di atas Rp14 triliun.
Penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh LPS saat ini didasarkan pada yaitu UU No. 24 Tahun 2004, yang berlaku untuk simpanan nasabah di perbankan nasional, termasuk dana haji.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan dana haji aman, saat Pemerintah telah menetapkan pembatalan ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan, BUMN dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk pengelolaan dana haji. Bentuknya melalui skema pembiayaan pemberdayaan keluarga prasejahtera atau kalangan pedagang kecil.
Sampai saat ini, ada 897 jemaah haji telah mengajukan permohonan pencairan dana haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H.
Ibadah haji 2020 telah dibatalkan. Sebanyak 278 jamaah haji mengajukan pengembalian setoran dana haji pasca pembatalan tersebut.
Pengumuman pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 yang diputuskan oleh Menteri Agama Fachrul Razi berbuntut panjang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menilai dana haji yang bersumber dari APBN tidak jelas larinya ke mana.
Sedikitnya 405 jemaah calon haji asal Gunungkidul batal berangkat menyusul adanya keputusan pembatalan keberangkatan dari Kementerian Agama. Jemaah dipersilakan untuk mengambil kembali uang pelunasan yang telah dibayarkan.
