Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal
Saat revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dilakukan maka harus mengakomodasi pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dipertanyakan terkait pemisahan jadwal pemilu. Menurutnya, ada norma yang dilampaui MK.
Selain revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, revisi UU Parpol juga dipandang penting.
"Tentu Polri akan beradaptasi atau menyesuaikan serta tunduk pada putusan MK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).
Caleg terpilih dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan.
Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diajukan oleh Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan), Kolonel Sus
Kemenangan Rachmatuzakiyah, istri Menteri Desa Yandri Susanto, di Pilkada Kabupaten Serang, Jawa Barat dibatalkan Makamah Konsitusi .
MK telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2/2025) dan Rab
MK pada Rabu (5/2/2025) ini membacakan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) bagi 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, da
