Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa tidak akan membiarkan apabila memang ada pihak yang mengiming-imingi atau potensi suap untuk mempengar
MK menjelaskan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
MK diminta memperjelas aturan sanksi pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang (UU) No. 1/2015.
Pemerintah maupun DPR diminta untuk tidak terlalu sering mengubah aturan soal syarat usia untuk menjadi pejabat publik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni terkait syarat usia calon pimpinan
Putusan MK Nomor 60 itu berperan krusial menekan banyaknya pilkada kotak kosong terjadi," kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Sabtu (31/8/2024).
Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnian Tandjung, hal ini dilakukan karena MK dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan kewenangannya.
Batalnya revisi Undang-Undang (UU) Pilkada berdampak besar pada peta politik di Tanah Air.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan.
Semua pihak harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan dan persyaratan calon kepala daerah dalam pilk
