Angka kasus stunting di Indonesia diprediksi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI meningkat hingga 32,5 persen saat pandemi Covid-19.
Penanganan stunting yang angkanya masih tinggi membutuhkan sinergi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun kalangan swasta. Perhatian terhadap hari pertama kelahiran menjadi penting untuk mencegah stunting.
Pemkab Gunungkidul memiliki tugas berat untuk menekan kasus stunting hingga di bawah 10%. Pasalnya, hingga sekarang jumlah kasus masih di kisaran 17,4%.
Persiapan kesehatan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan seringkali diabaikan masyarakat. Padahal kesehatan calon ibu dan ayah menjadi faktor penting tumbuhnya bayi sehat. Guna menekan angka stunting BKKBN menggulirkan kerja sama penurunan angka stunting dengan melibatkan sektor swasta hingga organisasi kemasyarakatan, Senin (12/4/2021).
Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memegang kendali dalam pencegahan stunting atau gagal tumbuh anak di Tanah Air mulai saat ini.
Meski jauh dari rata-rata angka stunting nasional, kasus stunting alias balita bertubuh pendel di Kota Jogja masih banyak ditemui. Di sejumlah kemantren atau kecamatan, angka stunting bisa mencapai ratusan anak.
Setahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, angka stunting menunjukkan penurunan.
Dinas Kesehatan Gunungkidul berkomitmen mengurangi kasus stunting hingga di bawah 10%. Deklarasi Gerakan Terpadu Peduli Tumbuh Kembang Anak, Penurunan Stunting dan Penguatan Keluarga (Gardu Bunga Puspa) pun dilakukan di Bangsal Sewokoprojo, Jumat (16/10/2020).
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan tambahan makanan dan gizi kepada bayi usia bawah lima tahun atau balita melalui kader-kader pos pelayanan terpadu atau puskesmas yang ada di tiap-tiap pedukuhan selama musim pandemik COVID-19.
Jokowi menyampaikan 4 hal untuk menurunkan prevalensi stunting demi mencapai taget.
