Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Pemerintah Daerah DIY tentang mudik di wilayah aglomerasi, Pemerintah Kota Jogja masih memberikan kemungkinan warga luar Jogja dalam lingkup DIY untuk mudik ke wilayahnya. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, pemudik lokal perlu menyiapkan beberapa hal, termasuk surat sehat dari tes antigen, PCR, atau GeNose.
Personel gabungan tersebut disiapkan sebagai antisipasi dan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik di mal dan pusat perbelanjaan selama Lebaran.
Kedatangan PMI ini perlu diantisipasi, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan karantina selama 5 hari di daerah kedatangan serta dilakukan PCR-test kepada masing-masing orang.
Pelarangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 bukan sekadar melarang perpindahan mobilitas masyarakat. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, rentang waktu ini sebagai upaya menekan laju pertumbuhan Covid-19.
Polda Aceh membeberkan identitas WHD yang memprovokasi masyarakat agar menerobos pos penyekatan mudik tim gabungan TNI-Polri melalui media sosial.
Pemkab Bantul menyebut 61 pemudik telah masuk ke kabupaten tersebut hingga Minggu (9/5/2021). Semuanya menjalani isolasi mandiri.
Pemkot Jogja mencatat sedikitnya 225 pemudik dari luar DIY telah masuk ke Jogja sejak 22 April sampai 9 Mei kemarin. Data tersebut diperoleh dari pencatatan Satgas PPKM Mikro. Para pemudik telah melakukan isolasi mandiri baik di hotel maupun rumah masing-masing.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kejelasan peraturan larangan mudik dankonsistensi pelaksanaannya, sedangkan Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai aturannya kontradiktif.
Larangan mudik yang membuat jadwal KRL Commuter Line mengalami penyesuaian ternyata berimbas pada pekerja yang harus melaju dari pinggiran Jakarta. Tidak sedikit, pekerja yang harus memutar otak untuk menyiasati penyesuaian ini.
Jenis kendaraan yang paling banyak diminta putar balik adalah sepeda motor, 7,525 unit. Menyusul di belakangnya adalah mobil pribadi, yakni 4,510 unit.
