Satuan Gugus Tugas Covid-19 mengatakan pelaku perjalanan yang bukan termasuk golongan pemudik, seperti para pelaju, harus membawaSurat Izin Perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk bepergian ke luar daerah.
Satgas Penanganan Covid-19 merilis aturan baru larangan mudik yang diperluas pada 22 April 2021-5 Mei 2021 untuk moda transportasi udara, darat, laut, dan kereta api.
Jajaran Pemkot Jogja mengaku sudah siap mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui momentum mudik lokal menjelang Lebaran mendatang. Meski belum mengeluarkan aturan secara rinci, aturan bagi pemudik lokal akan diberlakukan sama dengan pemudik luar daerah yang datang ke wilayah setempat yakni wajib lapor ke Satgas di tingkat RW.
Secara resmi, pemerintah melarang masyarakat mudik mulai tanggal 22 April 2021-24 Mei 2021, untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan Addendum Surat Edaran No.13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H yang berlaku mulai H-14 larangan mudik (periode 22 April-5 Mei 2021) dan H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Larangan mudik diberlakukan lebih cpat dan lebih lama.
Satgas Penanganan Covid-19 resmi memberlakukan larangan mudik di seluruh Indonesia mulai Kamis (22/4/2021) hari ini sampai 24 Mei mendatang.
Mulai Kamis, 22 April 2021, pemerintah telah memperketat hingga melarang masyarakat mudik ke kampung halaman.
Jajaran Pemkot Jogja mengaku sudah siap mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui momentum mudik lokal menjelang Lebaran mendatang. Meski belum mengeluarkan aturan secara rinci, aturan bagi pemudik lokal akan diberlakukan sama dengan pemudik luar daerah yang datang ke wilayah setempat yakni wajib isolasi mandiri selama lima hari.
Pemerintah akhirnya memperketat mekanisme perjalanan transportasi pada saat musimmudik 2021, yakni pada H-14 peniadaan mudik dan H+7, sebagai antisipasi lonjakan jumlah pemudik yang hendak pergi dalam rentang waktu tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan menindak tegas paraparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik Lebaran tahun 2021. Pemprovmengancam ASN yang nekat mudik pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 dengan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga penurunan jabatan.
