Pihaknya tidak bisa melarang ataupun memberi batasan bagi masyarakat yang ingin pulang ke Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok, karena hal tersebut merupakan hal biasa.
Meski dilarang, kegiatan mudik tetap diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Pemda DIY akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur pemudik yang melintasi dua wilayah ini. Sebab larangan mudik tidak mengatur soal lalu lintas orang yang bekerja di DIY maupun di Jawa Tengah.
Tak hanya masyarakat, larangan mudik juga berlaku bagi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemkab Sleman. Jika ada ASN yang tetap nekad melanggar larangan mudik, maka Pemkab akan memberikan sanksi tegas.
Sejumah titik di wilayah perbatasan Kulonprogo jadi target pengawasan untuk menghalau pemudik Lebaran.
Larangan mudik Lebaran dinilai akan mencegah risiko penyebaran Covid-19, mengingat sejumlah momentum liburan sebelumnya telah memicu peningkatan kasus.
Doni Mornardo mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik dan mencegah silaturahmi justru berakhir tragis karena penularan Covid-19.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kulonprogo menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan di sejumlah titik perbatasan jelang mudik libur Lebaran tahun 2021. Meskipun, sampai saat ini Dishub Kabupaten Kulonprogo masih menunggu regulasi dari provinsi maupun pusat terkait dengan mekanisme penjagaan di perbatasan.
Aturan dari pemerintah kini direspon dengan ligat oleh aparat keamanan, untuk mengantisipasi adanya pemudik dari 'jalur tikus'.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Sebab, pandemi COVID-19 belum berakhir dan potensi penularan dari mobilitas manusia pada hari raya dan libur nasional sangat tinggi.
