Gembar-gembor rencana penyekatan kendaraan bermotor di pintu masuk DIY saat larangan mudik nanti, rupanya masih belum dibahas di tingkat kabupaten. Hingga kini, Pemkab Sleman masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan penyekatan tersebut.
Presiden Joko Widodo menjelaskan dua alasan pemerintah menerapkan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah yang efektif berlaku mulai 6-17 Mei 2021.
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, seluruh jajaran pejabat di kementerian dan lembaga tidak ada yang melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Setelah pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, masyarakat menyiasatinya dengan cara mudik lebih awal. Hal ini dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan lonjakan kasus baru Covid-19.
Selama periode larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, Pemda DIY memberi kelonggaran kepada warga Jawa Tengah yang berdekatan dengan DIY seperti Klaten, Magelang, atau Purworejo yang bekerja dan tinggal di Jogja.
Pemda DIY mengizinkan masyarakat mudik di dalam provinsi atau mudik lokal. Penduduk kabupaten dan kota di DIY bebas berlalu lalang saat periode larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum berkoordinasi dengan instansi lainnya menyusul kebijakan Korlantas Polri yang tidak akan menghalangi warga mudik sebelum 6 Mei 2021.
Sejak 12 April hingga 5 Mei mendatang, kepolisian menggelar Operasi Keselamatan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik.
Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau warga desa yang saat ini berada di tanah rantau untuk menunda mudik Lebaran. Ia menyarankan uang yang telah dipersiapkan untuk mudik tahun ini diberikan saja kepada keluarga di desa.
Kepala UPT Terminal Giwangan Jogja, Bekti Zunanta membuka opsi untuk menolak kedatangan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk ke wilayah Jogja. Hal itu menyusul rencana larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pada 6-17 Mei mendatang.
