Puluhan masyarakat adat Tano Batak gelar aksi damai di Depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat, (26/11/2021) untuk menemui Menteri Siti Nurbaya, akhirnya ditangkap polisi.
Presiden Joko Widodo akan memaksa pihak swasta untuk ikut menyiapkan pusat persemaian bibit (nursery center) demi mengurangi kerusakan lahan dan memperbaiki lingkungan.
Pemda DIY memastikan akan segera memanggil semua pihak terlibat dengan pengeprasan bukit intrusi di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman meski telah ditetapkan sebagai geoheritage, April lalu.
Bukit intrusi yang berlokasi di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, resmi ditetapkan sebagai geoheritage pada April lalu. Sayangnya, bukit setinggi 81 meter ini terancam kelestariannya oleh pengeprasan dan perumahan.
Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri mengatakan krisis lingkungan dan perubahan iklim nelum menjadi agenda partai politik di Indonesia. Menurutnya, isu lingkungan selalu menjadi agenda tersembunyi di dalam diskursus politik Indonesia.
Diraihnya penghargaan Kalpataru oleh Suswaningsih, Penyuluh Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian Rongkop, mendapat apresiasi Bupati Gunungkidul, Sunaryanta.
Warga di sekitar Pantai Pandansari, Gadingsari, Sanden, Bantul, Senin (25/10/2021) pagi dibikin gempar.
Warga Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, bersama aparat kelurahan, kemantren setempat bersama TNI bergotong-royong melakukan kerja bakti bersih-bersih Kampung Ketandan, Jumat pekan lalu. Acara jumat bersih yang rutin digelar setiap selapanan sekali di kawasan Ngupasan tersebut untuk mengingatkan pentingnya memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terlebih wilayah Ngupasan merupakan kawasan wisata.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan (Simlabling), yang nantinya diharapkan bisa memudahkan warga untuk mendapatkan layanan uji sampel lingkungan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah kabupaten dan kota khususnya Sleman agar pembangunan perumahan berorientasi vertikal untuk menghemat lahan terbuka hijau. Permintaan tersebut menanggapi alih fungsi lahan yang masif sehingga berimbas pada perubahan cuaca di DIY yang semakin panas.
