Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY menandatangani kerja sama dengan Polda DIY terkait pedoman kerja antara Kantor BPN DIY dengan Polda DIY, Selasa (13/8/2024).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya
Isu mafia tanah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan antara Komisi III DPR dengan Polda DIY.
Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan
Sebanyak 87 kasus mafia tanah menjadi target operasi (TO) pada 2024 atau naik 5 TO dari tahun sebelumnya 82 target operasi.
Pasca-diluncurkan Implementasi Sertifikat Elektronik secara serentak, BPN Bantul akan menerapkan implementasi sertifikat tanah elektronik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan lembaga yang dipimpinnya memiliki layanan bantu
AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak tanah yang menjadi korban mafia tanah tanpa melihat status sosialnya.
Program sertifikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dapat menjadi solusi dan mengungkap kejahatan pertanahan yang banyak dilakukan oleh mafia tanah.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertekad mempercepat sertifikasi dan pemberantasan mafia tanah
