Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan
Sebanyak 87 kasus mafia tanah menjadi target operasi (TO) pada 2024 atau naik 5 TO dari tahun sebelumnya 82 target operasi.
Pasca-diluncurkan Implementasi Sertifikat Elektronik secara serentak, BPN Bantul akan menerapkan implementasi sertifikat tanah elektronik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan lembaga yang dipimpinnya memiliki layanan bantu
AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak tanah yang menjadi korban mafia tanah tanpa melihat status sosialnya.
Program sertifikasi tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dapat menjadi solusi dan mengungkap kejahatan pertanahan yang banyak dilakukan oleh mafia tanah.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertekad mempercepat sertifikasi dan pemberantasan mafia tanah
Mafia tanah merugikan rakyat dan negara sekaligus menghambat investasi. Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini, harus diberantas
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selalu menyinergikan upaya pemberantasan mafia tanah.
