Pemkab Gunungkidul memberhentikan secara tidak hormat seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut kasus korupsi. Surat keputusan pemecatan sudah diberikan kepada yang bersangkutan di akhir April. Sejak 2018 hingga awal Mei 2019, sudah ada tiga PNS yang diberhentikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memastikan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan pada Jumat, 24 Mei 2019.
Sebanyak 53% dari 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) telah mendapat surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi pelanggar tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah berkekutan hukum tetap.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo akan menggelar pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) bagi Calon Pegawai Nergri Sipil (CPNS) formasi umum tahun 2018. Total 141 CPNS yang akan ikuti Diklatsar tahun ini.
Pemerintan meminta Kepala Daerah dan para Pejabat Pembina Kepegawaian segera melaksanakan proses pemberhentian pegawai negeri sipil yang terlibat kasus korupsi paling lambat pada 30 April 2019.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus empat perkara pengujian aturan terkait dengan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh sejumlah PNS.
Seorang perempuan yang tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman tersandung perkara asusila. Foto dan video tidak senonohnya tersebar di media sosial.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jateng sebagai upaya mengantisipasi tindak pidana korupsi.
Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019 lalu.
Kabar gembira untuk PNS/ TNI dan Polri. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengeluarkan peraturan terkait kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.
