Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Sleman menyediakan program Counseling Corner bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 2011 lalu. Program bertujuan membantu ASN mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Dua pegawai non-PNS di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terancam diberhentikan, karena diduga menyebarkan hoaks dan fitnal di medsos.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan membenarkan adanya sejumlah ASN di instansinya yang terancam tidak mendapat tunjangan pensiun karena terganjal PP No.11/2017.
Puluhan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) Bantul terancam tidak menerima tunjangan pensiun karena terganjal Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan tidak molor. Pencairan tersebut dijadwalkan pada Mei 2019. Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri 2019 dimulai tanggal 1 sampai 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR pada bulan Mei.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo memverifikasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kulonprogo. Hasilnya, 87 orang akan ikuti seleksi PPPK Kulonprogo.
Sebanyak 344 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kulonprogo pensiun di tahun ini. Kekosongan akan diisi dari pengangkatan CPNS di tahun ini dan tenaga harian lepas.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul memastikan ada 421 pegawai yang pensiun di 2019. Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pemkab berencana mengajukan formasi rekrutmen CPNS ke Pemerintah Pusat.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Aceh Besar, Tarmizi membuat heboh dengan membuka pakaian dinas harian (PDH) saat apel pagi. Aksi itu dilakukannya sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan statusnya sebagai abdi negara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menguji coba sistem kehadiran aparatur sipil negara (ASN) memakai metode selfie atau swafoto, yang saat ini sudah diberlakukan untuk sekitar 13.000 pegawai.
