Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Tri Handoko menandatangani surat pernyataan pemberhentian sementara kebijakan Peraturan Kepala (Perka) LIPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang reorganisasi yang menimbulkan kontroversi di lingkungan internal LIPI.
Para profesor dan peneliti Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI demo menentang kebijakan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Para profesor dan peneliti menuntut kebijakan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko yang melakukan kebijakan reorganisasi di LIPI.
Puluhan kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Gunungkidul turun jabatan menjadi guru biasa. Hal itu diketahui setelah Pemkab Gunungkidul menilai kinerja kepala TK, SD, dan SMP.
Taj Yasin Maimoen yang mendampingi Ganjar Pranowo menjadi Kepala Daerah di Jawa Tengah (Jateng) menularkan gaya hidup nyantri di tengah-tengah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur, Walikota dan Bupati terancam diberi sanksi jika tidak segera memecat PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap.
Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019.
Ketidakdisiplinan tidak hanya dilakukan oknum pejabat eksekutif dan legislatif. Oknum pejabat yudikatif ternyata juga melakukannya. Komisi Kejaksaan atau Komjak memprediksi Jaksa nakal sepanjang 2018 berjumlah lebih dari 200 orang. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 195 orang.
Fenomena alam terkini dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Instansi ini memantau adanya penghangatan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur yang mengindikasikan El Nino lemah. El Nino itu kini bergerak di lautan pasifik tengah dan timur.
Jika Indonesia ingin maju maka harus banyak memiliki pengusaha atau entrepreneur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membeberkanhal tersebut.
Kinerja sebagian PNS di Indonesia masih kerap dikritik.
