Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo memverifikasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kulonprogo. Hasilnya, 87 orang akan ikuti seleksi PPPK Kulonprogo.
Sebanyak 344 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kulonprogo pensiun di tahun ini. Kekosongan akan diisi dari pengangkatan CPNS di tahun ini dan tenaga harian lepas.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul memastikan ada 421 pegawai yang pensiun di 2019. Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pemkab berencana mengajukan formasi rekrutmen CPNS ke Pemerintah Pusat.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Aceh Besar, Tarmizi membuat heboh dengan membuka pakaian dinas harian (PDH) saat apel pagi. Aksi itu dilakukannya sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan statusnya sebagai abdi negara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menguji coba sistem kehadiran aparatur sipil negara (ASN) memakai metode selfie atau swafoto, yang saat ini sudah diberlakukan untuk sekitar 13.000 pegawai.
Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Tri Handoko menandatangani surat pernyataan pemberhentian sementara kebijakan Peraturan Kepala (Perka) LIPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang reorganisasi yang menimbulkan kontroversi di lingkungan internal LIPI.
Para profesor dan peneliti Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI demo menentang kebijakan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Para profesor dan peneliti menuntut kebijakan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko yang melakukan kebijakan reorganisasi di LIPI.
Puluhan kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Gunungkidul turun jabatan menjadi guru biasa. Hal itu diketahui setelah Pemkab Gunungkidul menilai kinerja kepala TK, SD, dan SMP.
Taj Yasin Maimoen yang mendampingi Ganjar Pranowo menjadi Kepala Daerah di Jawa Tengah (Jateng) menularkan gaya hidup nyantri di tengah-tengah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur, Walikota dan Bupati terancam diberi sanksi jika tidak segera memecat PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap.
