Presiden Joko Widodo didesak untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI. Desakan muncul dari Transparency International Indonesia (TII).
Revisi RUU Perkawinan terutama soal usia minimal menikah diharapkan dapat segera diselesaikan. Hal itu diungkapkan Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.
Revisi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bukan hanya untuk menaikkan usia perkawinan, melainkan banyak variabel lain untuk melindungi anak. Hal tersebut disampaikan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin.
UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) akan segera direvisi oleh DPR RI. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kinerja para wakil rakyat di bidang legislasi sehingga target penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat meningkat.
Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebagai langkah mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman menggelar forum group discussion (FGD) mengenai polemik terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Sabtu (27/4/2019).
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan memperjuangkan usulan para ulama dan kiai pondok pesantren yang merasa belum terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. RUU tersebut akan segera disahkan dalam sidang paripurna di DPR RI.
Industri air kemasan pada tahun 90-an hanya ada 38 perusahaan dengan 6 juta liter air, jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi 200 perusahaan dengan 25 miliar liter air dengan 1500 merek. Sedangkan pada 2017, jumlahnya naik 217 perusahaan dengan 2.000 merek
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan pemerintah perlu menginisiasi revisi Undang-Undang (UU) tentang zakat sebagai bagian penerimaan negara di samping pajak.
KUHP penting karena itu berisi kesepakatan mengenai pembatasan-pembatasan hak. Jadi warga negara dapat dibatasi haknya hanya melalui produk kesepakatan yang secara hukum disebut undang-undang.
