News
Mahfud MD Akui Banyak UU Hasil Pesanan, PKS: Pemerintah Tersandera
Pemerintah mengakui banyak undang-undang hasil pesanan dari pihak tertentu.
Tag: undang-undang
Daftar artikel
News
RUU Perlindungan Data Pribadi Dimasukkan Prolegnas Prioritas DPR 2020
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dipastikan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2020 dengan status RUU usulan pemerintah. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
News
Usai Dilantik, Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perppu KPK
Sejumlah elemen mahasiswa mendorong Presiden Jokowi Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah judicial review juga perlu dilakukan sebagai alternatif lain.
News
JK Sebut Amandemen UUD Bisa Dilakukan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak bisa diberlakukan lagi.
News
Amandemen UUD Dipastikan Tak Singgung Pemilihan Presiden
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyinggung terkait sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.
News
Fraksi PAN DPR Berharap Amandemen UUD Tidak Melebar
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai fraksinya mendukung amandemen UUD 1945, namun jangan melebar kemana-mana dan tidak terkendali.
News
Kisruh RUU KUHP, JK: Nanti DPR dan Pemerintah Akan Mengkaji Pandangan Masyarakat
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
News
Pakar Hukum Pidana Usulkan Hukuman untuk orang yang Menyerang Presiden Dihapuskan
Dalam rangka merespon aspirasi masyarakat, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan.
News
Pengamat: DPR Dahulukan Revisi UU KPK daripada UU Prolegnas Itu Keliru
Sederet kritikan tentang rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan dari berbagai kalangan, salah satunya pengamat.
News
Presiden Jokowi Didesak untuk Menolak Pembahasan Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo didesak untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI. Desakan muncul dari Transparency International Indonesia (TII).
