Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai fraksinya mendukung amandemen UUD 1945, namun jangan melebar kemana-mana dan tidak terkendali.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
Dalam rangka merespon aspirasi masyarakat, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan.
Sederet kritikan tentang rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan dari berbagai kalangan, salah satunya pengamat.
Presiden Joko Widodo didesak untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI. Desakan muncul dari Transparency International Indonesia (TII).
Revisi RUU Perkawinan terutama soal usia minimal menikah diharapkan dapat segera diselesaikan. Hal itu diungkapkan Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.
Revisi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bukan hanya untuk menaikkan usia perkawinan, melainkan banyak variabel lain untuk melindungi anak. Hal tersebut disampaikan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin.
UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) akan segera direvisi oleh DPR RI. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kinerja para wakil rakyat di bidang legislasi sehingga target penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat meningkat.
Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebagai langkah mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman menggelar forum group discussion (FGD) mengenai polemik terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Sabtu (27/4/2019).
