Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengungkap pentingnya keberadaan kluster UMKM pada RUU Cipta Kerja harus diperkuat dan diperjelas. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang ketika menjadi moderator dalam diskusi virtual bertema Nasib UMKM Pada RUU Cipta Kerja, Senin (18/5/2020).
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan baru yang diajukan pemerintah dinilai mundur dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya mempersilahkan kepada sejumlah pihak yang tak menyukai isi setiap pasal maupun ayat dapat dilakujan gugatan dan diuji ke Mahkamah Konsitusi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan organisasi yang dia pimpin membatalkan rencana unjuk rasa pada 30 April di gedung DPR dan kantor KemenkoPerekonomian.
Pemerintah dan DPR menyepakati penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Fraksi Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai langkah DPR menggulirkan pembahasan sejumlah RUU bermasalah, termasukOmnibus Law RUU Cipta Kerja, di tengah pandemi Corona,sebagai hal yang tidak etis.
Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang kental dengan domestifikasi perempuan bisa berdampak sangat buruk pada perekonomian.
Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menimbulkan polemik karena mengatur ranah privat.
