Fraksi Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai langkah DPR menggulirkan pembahasan sejumlah RUU bermasalah, termasukOmnibus Law RUU Cipta Kerja, di tengah pandemi Corona,sebagai hal yang tidak etis.
Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang kental dengan domestifikasi perempuan bisa berdampak sangat buruk pada perekonomian.
Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menimbulkan polemik karena mengatur ranah privat.
RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur soal kriteria rumah layak huni dinilai sulit direalisasikan jika tidak adanya dukungan dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut RUU Cipta Kerja masih bisa diperbaiki karena banyakserikat pekerja yang keberatan.
Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 12 Februari 2020 lalu. RUU Ciptaker yang kini populer disebut Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto setuju dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 asalkan tidak menampuri ranah pribadi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga berisi pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan.
Pemerintah menjelaskan alasan di balik tidak diwajibkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan usaha berisiko rendah dalam UU Cipta Kerja.
