Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan memperjuangkan usulan para ulama dan kiai pondok pesantren yang merasa belum terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. RUU tersebut akan segera disahkan dalam sidang paripurna di DPR RI.
Industri air kemasan pada tahun 90-an hanya ada 38 perusahaan dengan 6 juta liter air, jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi 200 perusahaan dengan 25 miliar liter air dengan 1500 merek. Sedangkan pada 2017, jumlahnya naik 217 perusahaan dengan 2.000 merek
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan pemerintah perlu menginisiasi revisi Undang-Undang (UU) tentang zakat sebagai bagian penerimaan negara di samping pajak.
KUHP penting karena itu berisi kesepakatan mengenai pembatasan-pembatasan hak. Jadi warga negara dapat dibatasi haknya hanya melalui produk kesepakatan yang secara hukum disebut undang-undang.
Undang-undang yang melarang pemakaian kerudung yang menutupi seluruh wajah seperti niqab atau burka di tempat-tempat publik disahkan Parlemen Denmark. Pelanggaran atas aturan ini diancam hukuman denda sampai 1.000 kroner (sekira Rp1,7 juta) dan sepuluh kali lipat jika pelanggaran itu diulangi terus menerus.
Presiden Jokowi diminta secepatnya mempersiapkan aturan-aturan fungsi dan peran para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terorisme. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap perlu direvisi untuk memperkuat peran perusahaan pelat merah itu.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional (Prolegnas) menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang tiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie mengakui persebaran bidan di DIY tidak merata. Kebanyakan bidan lebih suka bekerja di Kota Jogja, Sleman dan Bantul. Sebagai solusi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memanfaatkan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Upaya pemerataan dengan memanfaatkan PTT dilakukan karena bidan berstatus PNS memiliki otonomi sendiri, sehingga penempatannya tidak bisa diintervensi.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong rancangan undang-undang (RUU) Kebidanan segera disahkan. Tanpa ada dasar hukum, peningkatan kualitas, pendayagunaan dan perlindungan bidan akan sulit diwujudkan.
